Mahasiswa Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan mendorong agar pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dapat dilakukan hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mempermudah akses layanan, serta meningkatkan akurasi data kependudukan.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Dimyati, mengungkapkan bahwa selama ini pengurusan adminduk hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Mall Pelayanan Publik (MPP), dan kantor kecamatan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil untuk mengurus dokumen kependudukan mereka.
“Lamongan memiliki 474 desa dan kelurahan. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk dilakukan. Kami akan berupaya bersama eksekutif dan legislatif untuk merealisasikan layanan administrasi kependudukan hingga level desa atau kelurahan,” ujar Dimyati, Senin (03/03/2025).
Dengan adanya layanan adminduk di desa dan kelurahan, masyarakat dapat mengurus dokumen seperti KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil atau MPP. Selain itu, antrean di kantor layanan kependudukan juga diharapkan dapat berkurang.
Lebih lanjut, Dimyati menegaskan bahwa peningkatan akurasi data kependudukan dapat mendukung efektivitas berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Kebijakan yang baik berasal dari data yang akurat. Apabila pelayanan adminduk lebih mudah diakses oleh masyarakat, maka kebijakan yang diambil pun bisa lebih tepat dan efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Lamongan, Ahmad Edwin Anedy, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengupayakan terobosan agar layanan adminduk di tingkat desa bisa segera diterapkan.
“Saat ini kami memang mengupayakan hal tersebut agar pelayanan lebih efektif secara waktu dan efisien dalam anggaran,” tuturnya.
Namun, menurut Edwin, sebelum program ini berjalan secara penuh, perlu ada penataan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa serta pengadaan perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet.
“Sebagai tahap awal, kami akan menjalankan pilot project di 12 kelurahan terlebih dahulu, sebelum nantinya diterapkan secara bertahap di desa-desa lainnya,” pungkasnya.
