Mahasiswa Lamongan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Lamongan terus menunjukkan perannya sebagai organisasi perjuangan dengan menggelar audiensi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan. Pertemuan itu berlangsung pada Senin (08/09/2025) di Aula Kantor Bakesbangpol.
Dalam forum tersebut, HMI menilai sejumlah langkah dan program pemerintah daerah masih belum berjalan efektif, khususnya dalam meredam arus informasi menyesatkan serta menjaga iklim kebangsaan di tengah masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Lamongan, Ahmad Zamroni, menjelaskan audiensi ini digelar untuk membangun sinergi antara mahasiswa dengan pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa forum ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan catatan kritis.
“Ada banyak persoalan di Lamongan yang membutuhkan komunikasi efektif, terutama soal menurunnya nilai kebangsaan dan derasnya arus hoaks di media sosial,” kata Zamroni.
Ia mengapresiasi langkah Bakesbangpol yang telah menggandeng berbagai elemen pemuda dan masyarakat. Namun, menurutnya, tanpa evaluasi mendalam, program yang ada dikhawatirkan hanya sekadar seremonial.
“Kalau program tidak efektif, harus ada perbaikan. Jangan sampai anggaran keluar, tetapi hasilnya tidak terasa di masyarakat,” ujarnya.
Salah satu kritik yang disampaikan HMI terkait cara pemerintah dalam merespons isu-isu sensitif. Zamroni mencontohkan fenomena penggunaan atribut atau simbol yang memicu kegaduhan, seperti bendera One Piece. Menurutnya, pendekatan represif justru kontraproduktif.
“Respon yang terlalu agresif tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan ketegangan baru. Dibutuhkan pendekatan mediasi dan komunikasi persuasif,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Bakesbangpol Lamongan, Dianto Hari Wibowo, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan perbaikan program ke depan. Audiensi itu pun menghasilkan tiga kesepakatan penting yang dituangkan dalam Pakta Integritas dan ditandatangani kedua belah pihak.
Tiga poin kesepakatan tersebut yakni:
- Perbaikan serta pengembangan akun media sosial Bakesbangpol, termasuk pemantauan bersama instansi terkait untuk mitigasi hoaks dan konten negatif.
- Mengutamakan jalur mediasi dan sosialisasi terhadap pihak yang menggunakan atribut atau simbol yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
- Penyelenggaraan sekolah kebangsaan dan pendidikan politik lintas usia maupun golongan secara bergilir dan berkala.
