Mahasiswa Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus menguatkan langkah pencegahan korupsi melalui berbagai program kreatif dan edukatif menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, yang diperingati setiap 9 Desember.
Beragam kegiatan digelar sebagai wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam menanamkan semangat antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Upaya tersebut meliputi kampanye digital melalui konten audio, video, hingga podcast yang disebarkan di berbagai platform internet. Selain itu, Pemkab Lamongan juga telah menyiapkan apel peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang akan digelar pada 17 Desember 2025.
Tidak berhenti di situ, rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan senam antikorupsi dan fun game bertema antikorupsi yang dilaksanakan pada Jumat (05/12/2025) di Halaman Gedung Pemkab Lamongan.
Fun game ini dipandu langsung oleh penyuluh antikorupsi dan dirancang sebagai pendekatan inovatif untuk menambah wawasan sekaligus meningkatkan kesadaran para ASN terkait isu korupsi. Melalui konsep gamifikasi, penyampaian materi dibuat lebih ringan, interaktif, dan mudah diingat oleh para peserta.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan bahwa kampanye antikorupsi tidak hanya fokus pada edukasi formal, tetapi juga harus dimulai dari hal-hal paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari setiap individu.
Menurutnya, disiplin, rasa tanggung jawab, konsistensi menjalankan asas dan sistem, hingga kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi utama dalam membentuk integritas pribadi.
“Mari gerak bersama untuk bebas dari korupsi. Dimulai dari hal kecil dalam diri sendiri, dengan selalu disiplin, berpegang pada asas, sistem, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP),” ujarnya.
Pemkab Lamongan menekankan bahwa seluruh rangkaian kampanye ini bukanlah acara seremonial belaka. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menanamkan budaya antikorupsi di seluruh jajaran pemerintahan.
Harapannya, komitmen tersebut dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
