Kegiatan

LHS Tegaskan Moderasi Beragama Berperan dalam Konflik Ekonomi hingga Politik Identitas

×

LHS Tegaskan Moderasi Beragama Berperan dalam Konflik Ekonomi hingga Politik Identitas

Sebarkan artikel ini
LHS Tegaskan Moderasi Beragama Berperan dalam Konflik Ekonomi hingga Politik Identitas
Kegiatan dialog Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama di Denpasar, Sabtu (15/11/2025). (Humas/Kemenag).

Mahasiswa Lamongan – Kegiatan dialog Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama digelar di Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, Bali, Sabtu (15/11/2025). Acara ini dihadiri oleh Menteri Agama RI periode 2014–2019, Lukman Hakim Saifuddin (LHS).

Pelatihan yang digelar selama tiga hari, 13–15 November 2025, merupakan kolaborasi UHN I Gusti Bagus Sugriwa dengan Pusbangkom Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama. Sebagai pencetus gagasan Moderasi Beragama, LHS diundang memberikan materi bertajuk “Konsep Moderasi Beragama, Nilai-nilai Universal, dan Landasan Teologi.”

Dalam pemaparannya, LHS menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia menuntut sikap moderat dari setiap warga. Cara seseorang memahami ajaran agama, menurutnya, sangat memengaruhi perilaku dalam kehidupan sosial.

Ia juga menekankan bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai agama mana pun karena tindakan tersebut merusak prinsip kebenaran yang dijunjung setiap tradisi.

Ketika menjawab pertanyaan soal relevansi Moderasi Beragama dalam konflik berbasis ekonomi, LHS menyatakan bahwa pendekatan moderat tetap diperlukan. Menurutnya, konflik sering kali berawal dari cara memandang perbedaan.

“Perbedaan adalah kenyataan yang tidak bisa diseragamkan dan harus disikapi dengan bijak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keragaman merupakan anugerah, sehingga reaksi emosional berlebihan terhadap perbedaan sebaiknya dihindari.

Diskusi semakin berkembang saat mahasiswa lain menanyakan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. LHS menegaskan bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan selama nilai keagamaan ditempatkan secara proporsional.

Ia mencontohkan praktik pawang hujan yang dapat dijelaskan secara ilmiah, seraya mengingatkan bahwa tradisi Hindu memiliki dimensi sekala (nyata) dan niskala (tak kasatmata), sehingga pemahaman menyeluruh tetap diperlukan.

Isu politik identitas juga turut mengemuka dalam forum tersebut. Menanggapi hal itu, LHS menjelaskan bahwa politik pada dasarnya bertujuan menampung aspirasi bersama. Oleh karena itu, identitas yang diangkat mestinya mencerminkan kemajemukan.

Ia menegaskan bahwa sembilan kata kunci Moderasi Beragama tetap relevan meskipun Indonesia memiliki Pancasila, sebab kata kunci tersebut menjadi pedoman operasional bagi sivitas akademika.

Pelatihan Moderasi Beragama ini diharapkan dapat menguatkan perspektif inklusif mahasiswa UHN. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan membekali mahasiswa dengan dasar konseptual dan etis untuk menghadapi kehidupan sosial masyarakat yang majemuk.