Mahasiswa Lamongan – Dalam acara Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan (ORDIK) Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) di Malang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan dunia akademik merupakan hal yang penting.
Kolaborasi tersebut bisa berguna untuk menghadapi persoalan lingkungan global serta mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan ORDIK Pascasarjana Universitas Brawijaya yang berlangsung pada 18–19 Agustus 2025 ini diikuti oleh 2.255 mahasiswa baru program magister dan doktoral.
Tahun ini, kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Intelektual Pascasarjana yang Profesional, Berintegritas, dan Visioner Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Menteri Hanif menekankan bahwa hampir 90 persen instrumen kebijakan di KLHK berbasis pada riset ilmiah, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum. Menurutnya, peran akademisi pascasarjana sangat penting untuk memberikan masukan berbasis data dan penelitian.
“Kementerian tidak bisa menghukum seseorang tanpa landasan ilmiah. Peran pascasarjana sangat penting, misalnya dalam menilai kelayakan persetujuan lingkungan atau mengidentifikasi pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ia juga menyoroti langkah konkret Indonesia, seperti penghentian impor plastik bekas serta penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) yang tengah diusulkan menjadi regulasi wajib. Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa isu sampah, khususnya plastik sekali pakai, masih menjadi persoalan mendesak.
“Saat ini KLHK sedang menyiapkan Peraturan Presiden tentang Waste to Energy sebagai solusi darurat, khususnya bagi kota-kota besar dengan timbunan sampah harian lebih dari 1.000 ton. Hingga kini, belum ada satu pun daerah yang meraih predikat Adipura. Sebagian besar kota masih masuk kategori kotor, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah pengelolaan sampah di tingkat lokal,” jelasnya.
Senada dengan itu, Rektor UB, Prof. Widodo, menegaskan bahwa pendidikan pascasarjana di UB menitikberatkan pada riset mendalam. Menurutnya, mahasiswa harus menghasilkan penemuan baru melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar mengandalkan referensi buku teks.
“Setiap mahasiswa baru Pascasarjana UB juga diwajibkan memahami aspek keberlanjutan (sustainability). Harapannya, karya ilmiah berupa tesis atau disertasi nantinya bisa memberi kontribusi nyata terhadap isu lingkungan,” kata Prof. Widodo.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, menambahkan bahwa UB kini tengah menyiapkan kurikulum serta program studi baru yang berfokus pada kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan.
“Dengan wawasan tersebut, mahasiswa Pascasarjana UB dapat tumbuh sebagai pribadi profesional, berintegritas, visioner, sekaligus berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia,” tutur Prof. Imam.
