Mahasiswa Lamongan – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lamongan mengecam keras tindakan represif dan sikap arogan aparat kepolisian saat mengamankan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Kamis (28/08/2025).
Menanggapi insiden tersebut, PC IMM Lamongan mendesak Kapolri untuk segera memecat oknum polisi yang terbukti bertindak berlebihan terhadap massa aksi yang menuntut pertanggungjawaban kinerja DPR RI.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Lamongan, Achmad Aldi Ansya Firdaus, dalam keterangan pers resminya menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional saat bertugas.
“Dalam persoalan ini, aparat kepolisian telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, penanganan perkara, serta penyampaian pendapat di muka umum,” ujarnya, Jumat (29/08/2025).
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan dengan tegas menyatakan mengutuk keras tindakan aparat kepolisian terhadap warga sipil dalam demonstrasi di Gedung DPR RI tersebut.
“Darah rakyat mestinya tidak menjadi tumbal arogansi kekuasaan. Ini cerminan adanya kegagalan sistemik di tubuh kepolisian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aldi menilai fakta empiris menunjukkan bahwa kultur represif, militeristik, dan praktik abuse of power masih dipelihara dalam institusi kepolisian.
Atas insiden yang menimbulkan korban itu, PC IMM Lamongan mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya. Mereka juga menuntut pencopotan serta proses hukum bagi seluruh aparat yang terlibat dalam tindakan represif dan pelanggaran HAM tanpa ditutup-tutupi.
Selain itu, PC IMM Lamongan mendorong dilakukannya reformasi besar-besaran di tubuh Polri. Mereka meminta institusi tersebut dibersihkan dari budaya represif, menghapus praktik impunitas, serta mengembalikan mandat Polri sebagai pelindung rakyat.
Tak hanya itu, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lamongan juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah maupun DPR. Mereka menegaskan, setiap penyimpangan dari mandat yang seharusnya dijalankan negara harus segera dikoreksi.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut menyuarakan kebenaran,” pungkasnya.
