News

Pemkab Lamongan Catat WTP Kesembilan dari BPK

×

Pemkab Lamongan Catat WTP Kesembilan dari BPK

Sebarkan artikel ini
Pemkab Lamongan Catat WTP Kesembilan dari BPK
Bupati Lamongan (kanan) saat menerima prestasi WTP dari Yuan Candra Djaisin (kiri) Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur (Dok. portal.lamongankab.co.id)

Mahasiswa Lamongan – Pemerintah Kabupaten Lamongan catat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan tahun berturut-turut. Prestasi tersebut diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara resmi pada Senin (21/04/2025).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menerima langsung penghargaan tersebut dari Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin. Penghargaan tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Kabupaten Lamongan mendapatkan opini WTP sebagai wujud pengakuan atas praktik keuangan yang sehat.  Yuhronur Efendi mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti profesionalitas pengelola keuangan di Kabupaten Lamongan, terutama Kota Soto yang mengutamakan akuntabel.

“Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen akuntabel dalam mengelola harta negara untuk keperluan bersama masyarakat Kabupaten Lamongan. Komitmen ini kami laksanakan dan tuangkan dalam LKPD tahun anggaran 2024 yang sudah kami serahkan ke BPK pada pertengahan Maret lalu,” pungkas Bupati dengan sapaan akrab Pak Yes itu.

Yuan Candra Djaisin menggarisbawahi bahwa WTP bukan sekadar penghargaan, namun sebagai bentuk kewajiban pemerintah kabupaten untuk menjalankan keuangan dengan baik. Proses pemeriksaan ini sendiri berlangsung selama 60 hari dan wajib dikerjakan oleh BPK RI.

“Pemeriksaan ini bersifat mandatory dan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Yuan Candra Djaisin.

Terdapat empat kriteria dalam melakukan pemeriksaan WTP. Di antaranya yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan atas Perundangan-undangan, dan efektivitas pengendalian sistem intern.

Yuan Candra Djaisin juga menambahkan catatan kepada seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Timur dalam mengelola keuangan. Catatan tersebut berisi perbaikan untuk kekurangan penerimaan pajak dan retribusi, pengendalian APBD yang belum optimal, serta pengelolaan aset tetap yang belum bersih.

Walaupun demikian, orang nomor satu di Kota Soto tersebut menegaskan bahwa prestasi WTP dapat berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap akurasi informasi serta meningkatkan citra positif di kalangan stakeholder.