Mahasiswa Lamongan – Kabupaten Lamongan kembali memperoleh prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori Pemerintah Kabupaten pada rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Monitor Center for Prevention (MCP) periode 2018-2024.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peluncuran indikator MCP tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Kantor KPK secara virtual, Rabu (05/03/2025).
Penilaian ini bertujuan untuk mempercepat upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah, membangun komitmen pencegahan korupsi secara nasional, serta meningkatkan kesadaran kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya maksimal dalam menerapkan delapan indikator MCP.
“Alhamdulillah, Lamongan mendapatkan peringkat satu pada penilaian IPKD. Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah memaksimalkan penerapan indikator MCP dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes.
Pak Yes menegaskan bahwa MCP harus dijadikan pedoman dalam memonitor serta memperbaiki sistem operasional pemerintahan daerah. Indikator MCP tahun 2025 mencakup delapan aspek utama, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan.
Kemudian, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan data keuangan.
Pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan mencatatkan nilai MCP sebesar 95,1. Meskipun demikian, Pak Yes menegaskan bahwa angka bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah realisasi pelaksanaan seluruh indikator MCP guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Untuk mempertahankan prestasi ini, Pemkab Lamongan akan terus melakukan evaluasi pada beberapa aspek, termasuk pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan pengawasan internal melalui APIP. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan menutup celah yang masih perlu diperbaiki.
Sementara itu dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan MCP adalah integritas.
“Tanpa integritas, pencegahan korupsi sulit terwujud,” tegasnya.
Dengan pencapaian ini, Lamongan semakin mengukuhkan diri sebagai daerah dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi.
