Mahasiswa Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh ratusan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir.
Dalam aksi yang berlangsung di dua titik, yakni Gedung Pemkab Lamongan dan DPRD setempat, para mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan terkait pembangunan infrastruktur daerah, penegakan hukum, serta kebijakan nasional di sektor pendidikan dan program makan bergizi gratis (MBG).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, menegaskan bahwa Pemkab Lamongan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur. Salah satu program prioritas yang tengah dijalankan adalah Jalan Mantap dan Alus Lamongan (Jamula).
“Komitmen itu akan dimaksimalkan dalam realisasi salah satu program prioritas Lamongan, yakni Jamula. Pemkab Lamongan terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur,” ujar Joko saat menemui massa di depan Gedung Pemkab Lamongan, pada Rabu (19/02/2025).
Joko menjelaskan, realisasi program Jamula telah dimulai sejak periode pertama Bupati Yuhronur Efendi. Pada tahun 2021 dan 2022, pembangunan telah dilakukan di 53 ruas jalan sepanjang 47,38 kilometer setiap tahunnya.
Sementara itu, pada tahun 2023, pembangunan mencakup 22 ruas jalan dengan total panjang 40,3 kilometer, dan di tahun 2024 ini ditargetkan 50 ruas jalan sepanjang 44,34 kilometer. Program ini akan terus berlanjut hingga 2025.
Terkait tuntutan mahasiswa mengenai isu penegakan hukum, Pemkab Lamongan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menangani permasalahan tersebut.
Selain infrastruktur dan hukum, mahasiswa juga menyoroti isu nasional, terutama kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan serta program makan bergizi gratis (MBG).
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso, menyatakan bahwa pihaknya siap menampung dan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan DPRD.
“Nantinya tuntutan itu akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.
Sementara itu, Koordinator Umum Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya, menegaskan bahwa pihaknya berharap pemerintah, baik daerah maupun pusat, melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang berjalan.
“Kami meminta kepada pemerintah baik di daerah maupun pusat untuk mengevaluasi atau meninjau kembali seluruh program dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi,” katanya.
Setelah mendapatkan tanggapan dari perwakilan Pemkab dan DPRD, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
